Zakat dan Pajak dalam Islam

Posted: Desember 12, 2012 in Fiqh, hukum Islam, pajak, zakat

ِA. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sebab 78% dari dana APBN berasaldari pajak. Sumber pajak yang jumlahnya besar ini berada di tangan penduduk muslim. Sebagaimana diketahui penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 87% dari total penduduk. Walaupun penduduk muslim 87% dari penduduk Indonesia, tetapi dalam pemasukan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada.[1] Hal ini mungkin saja disebabkan penduduk muslim enggan membayar pajak, karena telah ada kewajiban pajak dalam agama Islam yang biasa disebut zakat.

Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan[2], zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Yang kemudian menjadi persoalan adalah adanya anggapan bahwa umat Islam di Indonesia yang membayar  zakat seolah-olah terkena  pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari  penghasilan yang diperolehnya.[3] Pada tanggal 23 Agustus 2010, pemerintah telah menerbitkan PP no 60 tahun 2010 yang berisi bahwa zakat dan atau sumbangan keagamaan lain yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Padahal, sampai saat ini sebenarnya masih terjadi perdebatan di kalangan ahli agama mengenai boleh tidaknya menganggap pajak yang telah dibayarkan sebagai pembayaran zakat.[4]

Berdasarkan konteks tersebut maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimanakah pandangan ahli fiqh tentang zakat sebagai pengurang pajak? Oleh karena itu, kami ingin sedikit mengagas pertanyaan tersebut dalam sebuah makalah yang mungkin dengan hal ini akan ditemukan jawaban atas persoalan di atas. Sehingga dapat menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat yang telah menyalahi persepsi mengenai zakat dan pajak.

 

  1. B.     Substansi Kajian
  2. 1.      Pengetian Zakat

Dilihat dari sudut etimologi, kata zakat merupakan mashdar dari zakā yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik.[5] Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar zakā, berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, kata-kata zakat berarti bersih.[6]

Adapun zakat menurut terminology, banyak para ahli mendefinisikannya.Misalnya dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.[7]Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya (mustahiqq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik yang khusus, ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT. Madzhab Syafi’i mendefinisikan zakat dengan ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan madzhab Hanbali mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.[8]

Menurut Nawawi, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan”. Sedangkan menurut Ibnu Taymiyah, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya. Hal ini berarti bahwa makna tumbuh dan berkembang itu tidak hanya diperuntukkan buat harta kekayaan tetapi lebih jauh dari itu.[9]

Menurut UU No. 38 Tahun 1999 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[10]Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang di peruntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada –Nya serta membesihkan diri dari hartanya[11].

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendifinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam[12]

 

 

  1. 2.      Pengertian Pajak

Secara bahasa pajak  dalam bahasa arab disebut dengan Dharibah, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan  Para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban[13]. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah,[14] yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim.[15]

Pajak menurut para ahli keuangan ialah : kewajibab yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi.[16]

Pajak adalah a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received direcly in return.[17]Sommerfield mendefinisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.[18]

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (public investment).[19]

Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[20]

Gaji Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajibab untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.[21]

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT, kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos – pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.[22]

PJA. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang lansung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah[23]

 

 

  1. 3.      Asas Teori Wajib Pajak Dan Zakat
  2. a.      Asas Hukum Mengenai Wajib Pajak

1)      Teori Perjanjian

Para filosof abad ke-19 berpendapat, bahwa pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbal balik negara dengan masyarakat. Menurut para pendukung teori timbal balik, perjanjian ilmiah yang kokoh antara negara dengan pembayar pajak mengemukakan berbagai aliran. Mirabau berpendapat bahwa pajak adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh seseorang terhadap perlindungan sekelompok manusia. Adam Smith menyatakan bahwa pajak adalah perjanjian berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan. Montesque dan Hobes berpendapat bahwa pajak adalah  perjanjian berbentuk jaminan keamanan.[24]

2)      Teori Kedaulatan Negara

Teori ini mempunyai pandangan, bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Untuk melaksanakan fungsinya negara memerlukan pembiayaan, oleh karena itu negara punya hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing warganya.[25]

 

  1. b.      Asas Wajib Zakat

Adapun asas wajib zakat adalah sebagai berikut:

1)      Teori beban umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah – sebagai pemberi nikmat – untuk membebankan kepada hamba-Nya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatnya. Dan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya diantara mereka dan untuk menguji apa yang ada di dalam hati mereka.[26] Karena sesubgguhnya manusia tidak ditakdirkan Allah untuk bermain-maindan dibiarkan sesuka hatinya, firman Allah:

óOçFö7Å¡yssùr&$yJ¯Rr&öNä3»oYø)n=yz$ZWt7tãöNä3¯Rr&ur$uZøŠs9Î)Ÿwtbqãèy_öè?ÇÊÊÎÈ

115.  Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?

Dan firman Allah:

Ü=|¡øts†r&ß`»|¡RM}$#br&x8uŽøIビ´‰ß™ÇÌÏÈ

36.  Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?

 

2)      Teori Khilafah

Harta adalah amanah Allah. Dan manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu. Allahlah sang pemilik langit dan bumi.[27] Seperti firman-Nya:

¬!ur$tB’ÎûÏNºuq»yJ¡¡9$#$tBur’ÎûÇÚö‘F{$#y“Ì“ôfu‹Ï9tûïÏ%©!$#(#q䫯»y™r&$yJÎ/(#qè=ÏHxåy“Ì“øgs†urtûïÏ%©!$#(#qãZ|¡ômr&Óo_ó¡çtø:$$Î/ÇÌÊÈ

31.  Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).

 

Harta kekayaan adalah rizki dari Allah untuk manusia sebagai anugerah dan nikmat darinya. Dan setelah memperoleh nikmat itu, ia harus mengeluarkan sebagian rizkinya itu dengan tujuan meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya.[28]

 

3)      Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat

Jamaah mempunyai hak atas harta individu, yaitu hak yang tidak merampas hak miliknya yang telah ditetapkan baginya. Hak itu berupa bagian tertentu untuk kepentingan umum. Kabanyakan hak itu dituntut pada waktu ada hal-hal yang diperlukan.[29]

$yg•ƒr’¯»tƒšúïÏ%©!$#(#qãYtB#uäŸw(#þqè=à2ù’s?Nä3s9ºuqøBr&Mà6oY÷t/È@ÏÜ»t6ø9$$Î/HwÎ)br&šcqä3s?¸ot»pgÏB`tã<Ú#ts?öNä3ZÏiB4Ÿwur(#þqè=çFø)s?öNä3|¡àÿRr&4¨bÎ)©!$#tb%x.öNä3Î/$VJŠÏmu‘ÇËÒÈ

29.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.[30] Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

 

4)      Teori persaudaraan

Masyarakat Islam ibarat satu bangunan yang kokoh dan kuat, yang satu menunjang yang lainnya.Ia adalah satu keluarga,saling tolong menolong dan saling menjaga satu sama lainnya, bahkan ia bagaikan satu jasad, bila satu keluarga menderita, maka semuanya menderita.[31]

(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه).

 

  1. 4.      Dalil alquran tentang zakat dan pajak
    1. a.      Dasar hukum wajib pajak

Dalam Al-qur’an: Dalam surat An-Nisa : 29

$yg•ƒr’¯»tƒšúïÏ%©!$#(#qãYtB#uäŸw(#þqè=à2ù’s?Nä3s9ºuqøBr&Mà6oY÷t/È@ÏÜ»t6ø9$$Î/HwÎ)br&šcqä3s?¸ot»pgÏB`tã<Ú#ts?öNä3ZÏiB4Ÿwur(#þqè=çFø)s?öNä3|¡àÿRr&4¨bÎ)©!$#tb%x.öNä3Î/$VJŠÏmu‘ÇËÒÈ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. QS.An-Nisa : 29

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya

 

  1. b.      Dasar hukum wajib zakat

Dalam Al-qur’an: Dalam surat At- Taubah: 103

õ‹è{ô`ÏBöNÏlÎ;ºuqøBr&Zps%y‰|¹öNèdãÎdgsÜè?NÍkŽÏj.t“è?ur$pkÍ5Èe@|¹uröNÎgø‹n=tæ(¨bÎ)y7s?4qn=|¹Ö`s3y™öNçl°;3ª!$#urìì‹ÏJy™íOŠÎ=tæÇÊÉÌÈ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S At-Taubah:103)

 

  1. 5.      Subyek Zakat dan Pajak

Kalau subyek zakat adalah orang-orang muslim yang memiliki harta kekayaan yang cukup senishab, yang disebut dengan istilah A-Muzakkiy dalam Hukum Islam, maka subyek pajak sudah ditetapkan dalam undang-undang RI nomor 7 Tahun 1983, Bab II Pasal 2, ayat 1 dan 2 berbunyi:

  1. Yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau perorangan warisanyang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari perseroan terbatas, petseroan komanditer, badab usaha milik negara dan daerah dengan atas nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perorangan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
  2. Subyek pajak terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak luar negeri yaitu subyek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  1. Meskipun subyek pajak yang telah ditentukan sejak awal perkembangan Islam, yang hanya meliputi orang-orang muslim. Ahlu Dzimmi dan Ahlu Harbi, tetap ketentuan perpajakan yang telah diundangkan oleh pemerintah Indonesia, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena pajak yang telah dikumpulkan dari wajib pajak, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang sebenarnya suatu hal yang menjadi salah satu sasaran ajaran Islam.[32]

 

  1. 6.      Obyek Zakat dan Pajak

Obyek zakat adalah kekayaan orang-orang muslim baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para fuqoha’ antara lain:

  1. Emas dan Perak (mata Uang)
  2. Barang-barang perniagaan
  3. Hasil tanaman (pertanian maupun perkebunan)
  4. Hasil tambang dari rikaz
  5. Penghasilan profesi (gaji, upah dan honorarium)

Tetapi obyek pjak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehwajib pajak baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya.

Yang dimaksud dengan penghasilan sebagai obyek pajak di atas masih dijabarkan pada bagian lain dalam Undang-Undang ini, tapi dalam uraian ini memang senagaj tidak di muatnya, karena hanya dimaksudkan sebagai bahan perbandingan dengan pelaksanaan pajak pada masa awal perkembangan Islam dimana obyek pajak ketika itu hanya terbatas pada harta perniagaan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Meskipun demikian, tetap tidak bertentangan dengan obyek pajak yang telah ditatapkan dalam Undang –[Undang tersebut, kecuali hanya maerupakan pengembangan dari apa yang telah ada, sesuai dengan perkembangan perekonomian di masa sekarang ini.

  1. Kewajiban Zakat sebelum Islam

Zakat merupakan syari’at yang telah dibawa oleh para Rasul terdahulu, lalu dikuatkan lagi dalam Syari’at Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makaa sebenarnya waktu syari’at Islam tidak hanya melarang tradisi lama yang bertentangan dengannya, serta tidak semata-mata mengadakan peraturan baru, tetapi dapat pula melestariakan syafa’atnya lama yang sangat bermanfaat terhadap kehidupan umat Islam misalnya shalat, zakat, puasa, haji dan beberapa bentuk muamalah, misalnya jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya.

Banyak ayat Al-Qur’an yang menerangkan bahwa zakat merupakan salah satu syari’at umat-umat terdahulu, misalnya:

  1. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam Al-Qur’an berbunyi:

öNßg»uZù=yèy_ur Zp£Jͬr& šcr߉öku‰ $tR̍øBr’Î/ !$uZøŠym÷rr&ur öNÎgø‹s9Î) Ÿ@÷èÏù ÏNºuŽöy‚ø9$# uQ$s%Î)ur Ío4qn=¢Á9$# uä!$tFƒÎ)ur Ío4qŸ2¨“9$# ( (#qçR%x.ur $oYs9 tûïωÎ7»tã ÇÐÌÈ

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. (Al-Anbiya: 73)

Yang dibawa oleh Nabi Ismail dalam Al-Qur’an berbunyi:

öä.øŒ$#ur ’Îû É=»tGÅ3ø9$# Ÿ@ŠÏè»oÿôœÎ) 4 ¼çm¯RÎ) tb%x. s-ϊ$|¹ ωôãuqø9$# tb%x.ur Zwqߙu‘ $|‹Î;¯R ÇÎÍÈ   tb%x.ur ããBù’tƒ ¼ã&s#÷dr& Ío4qn=¢Á9$$Î/ Ío4qx.¨“9$#ur tb%x.ur y‰ZÏã ¾ÏmÎn/u‘ $wŠÅÊötB ÇÎÎÈ

Artinya: 54 dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi.

55. dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.

Karena pelaksanaan zakat merupakan salah satu merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah dirasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah (fakir miskin). Maka Syari’at Islam melestarikannya dengan menyempurnakan syari’at-syari’atnya, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat Islam. Maka kewajiban zakat mengandung unsur ibadah murni (mahda) dan unsur sosial atau ibadah umum (‘aammah atau ghairu mahdha).

Tetapi penentuan permulaan diwajibkannya zakat dalam Islam,terdapat yang saling berbeda di antara para Fuqaha.

  1. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail Ash Shan’aaniy, Muhammad Al-Khudhari dan Abdul Wahhab Khallaf dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:
    1. Sebelum hijrah ke Madinah, para Ulama sepakat bahwa tidak pernah ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hartawan Muslim berupa zakat dari hartanya.
    2. Sebelum tahun kedua Hijriyah, tidak sedikit orang-orang yang tergolong kaya maupun miskin, namun ketika hanya merupakan kerelaan hati para pemberi infaq.
    3. Meskipun diawal timbulnya Islam sudah ada anjuran untuk mengeluarkan infaq, namun infaq itu termasuk zakat karena kadarnya tidak ditentukan, kecuali hanya merupakan kerelaan hati para pemberi infaq.
    4. Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan, bersamaan dengan kewajiban shalat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syeh Abbas Kaharoh dan Ibnu Kastir,

Karena pelaksana zakat merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah di rasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah ( fakir miskin). Maka syariat islam melestarikannya dengan menyempurnakan syari’at-syari’atnya, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi yang di alami oleh masyarakat islam. Maka kewajiban zakat mengandung unsure ibadah murni ( mahdah ) dan unsur sosial atau ibadah ( ‘aammah atau ghairuh mahdah ).

Tetapi penentuan permulaan diwajibkannya zakat dalam islam, terdapat dua pendapat yang saling berbeda di antara para Fuqoha: Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat itu di wajibkan pada tahun kedua hijriah. Pendapat ini di kemukakan oleh Muhammad bin Ismail Ash Shan’aany,Muhammad Al-Khudari dan Abdul Wahhab Khallaf: dengan mengemukakan alas an sebagai berikut:

1). Sebelum hijrah ke madinah, para ulama sepakat bahwa tidak pernah ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hartawan muslim berupa zakat dari hartanya;

2). Sebelum tahun kedua hijriah, tidak sedikit orang-orang yang tergolong kaya maupun miskin,namun ketika itu tidak ada perintah untuk mengeluarkan zakat;

3). Meskipun diawal timbulnya islam sudah ada anjuran untuk mengeluarkan infaq, namun infaq itu tidak termasuk zakat karena kadarnya tidak ditentukan, kecuali hanya merupakan kerelaan hati para pemberi infaq.

b.  Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan, bersamaan dengan kewajiban shalat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pendapat ini di kemukakan oleh Syekh Abbas Kaharoh dan Ibnu Katsir; dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut;

1)  Ayat-ayat mengenai perintah zakat, pada umumnya beriringan dengan perintah shalat. Karena itu, ketika shalat diwajibkan, maka zakatpun turut diwajibkan.

2)  Diantara sekian banyak ayat mengenai perintah zakat yang beriringan dengan perintah shalat, terdapat beberapa ayat Makkiyah; antara lain berbunyi:

ô‰s% yxn=øùr& tbqãZÏB÷sßJø9$# ÇÊÈ   tûïÏ%©!$# öNèd ’Îû öNÍkÍEŸx|¹ tbqãèϱ»yz ÇËÈ   tûïÏ%©!$#ur öNèd Ç`tã Èqøó¯=9$# šcqàÊ̍÷èãB ÇÌÈ   tûïÏ%©!$#ur öNèd Ío4qx.¨“=Ï9 tbqè=Ïè»sù ÇÍÈ

1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,

2. (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya,

3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,

4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat,

Karena zakat merupakan salah rukun islam yang begitu penting untuk dijadikan sarana peningkatan tarap hidup fakir-miskin sebagai bagian dari masyarakat islam, yang turut menentukan berhasilnya perjuangan islam menata kehidupan bermasyarakat, maka banyak ayat mengenai kewajiban zakat diturunkan sebelum hijrah ke madinah. Oleh karena itu banyak waktu yang digunakan oleh nabi untuk mempersiapkan umat islam melaksanakan kewajiban itu, termasuk upaya untuk merukunkan antar suku dan keluarga yang saling bertentangan.

6. Kewajiban Pajak Sebelum Islam

Dalam Tafsir Al-Manar,Rasyid Ridha menerangkan panjang lebar bahwa kerajaan Persia yang lebih awal menciptakan system perpajakan yang dianggap paling lengkap ketika itu, dimana para wajib pajak dibagi menjadi empat klarifikasi, dengan batas umur mulai dari 20 tahun sampai 50 tahun. Pajak yang telah dikumpulkannya, digunakan untuk memberikan gaji kepada pejabat kerajaan yang berfungsi untuk mengatur jalannya pemerintahan melindungi kerajaan serta pahlawan-pahlawan yang berjasa terhadap kerajaan.

Istilah pajak dalam islam, baru dikenal pada tahun sembilan Hijriyah menurut pendapat yang kuat, meskipun ada pendapat yang lemah mengatakan bahwa tahun kedelapan Hijriyah.

Ketika nabi masih hidup, wajib pajak baru terbatas pada orang-orang Dzimmi dan Ahlul Kitab yang ditaklukkan dalam peperangan. Penarikan pajak ini, dilatar-belakangi oleh turunnya perintah dalam Al-Quran yang berbunyi :

(#qè=ÏG»s% šúïÏ%©!$# Ÿw šcqãZÏB÷sム«!$$Î/ Ÿwur ÏQöqu‹ø9$$Î/ ̍ÅzFy$# Ÿwur tbqãBÌhptä† $tB tP§ym ª!$# ¼ã&è!qߙu‘ur Ÿwur šcqãYƒÏ‰tƒ tûïϊ Èd,ysø9$# z`ÏB šúïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tFÅ6ø9$# 4Ó®Lym (#qäÜ÷èムsptƒ÷“Éfø9$# `tã 7‰tƒ öNèdur šcrãÉó»|¹ ÇËÒÈ

29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Kewajiban zakat dalam islam dengan dasar ayat tersebut, dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khatab dengan mewajibkan seluruh penduduk yang tunduk dibawah kekuasaan pemerintah islam. Lalu hasil penarikan pajak itu digunakannya untuk memberikan gaji kepada pejabat pemerintah dan serdadunya. Hal ini dilakukan oleh khalifah setelah Kerajaan Persia ditaklukkan oleh tentara islam, maka disanalah beliau mempelajari sistem perpajakan yang telah berlaku di negeri itu. Lalu diterapkannya di seluruh wilayah pemerintahan islam. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Ad-Dainury bahwa Khalifah Umar yang mula-mula menerapkan sistem perpajakan yang sama dengan sistem yang pernah berlaku di kerajaan Persia.[33]

 

 

  1. 8.      Persamaan zakat dan pajak
  2. a.      Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, juga melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Dengan firman Allah dalam QS Al-Taubah: 103

õ‹è{ô`ÏBöNÏlÎ;ºuqøBr&Zps%y‰|¹öNèdãÎdgsÜè?NÍkŽÏj.t“è?ur$pkÍ5Èe@|¹uröNÎgø‹n=tæ(¨bÎ)y7s?4qn=|¹Ö`s3y™öNçl°;3ª!$#urìì‹ÏJy™íOŠÎ=tæÇÊÉÌÈ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan  mensucikan  mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

 

Dalam sebuah riwayat Abu Daud dikemukakan bahwa banyak orang yang mengingkari kewajiban zakat di zaman Abu Bakar al- Shidiq, beliau mengatakan: Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat untuk yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah saw., pasti aku akan memeranginya, karena penolakkan tersebut.Bagi seseorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakkan tegas oleh Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.[34]

 

  1. b.      Unsur Pengelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Taubah: 60

$yJ¯RÎ)àM»s%y‰¢Á9$#Ïä!#ts)àÿù=Ï9ÈûüÅ3»|¡yJø9$#urtû,Î#ÏJ»yèø9$#ur$pköŽn=tæÏpxÿ©9xsßJø9$#uröNåkæ5qè=è%†ÎûurÉ>$s%Ìh9$#tûüÏB̍»tóø9$#ur†ÎûurÈ@‹Î6y™«!$#Èûøó$#urÈ@‹Î6¡¡9$#(ZpŸÒƒÌsùšÆÏiB«!$#3ª!$#uríOŠÎ=tæÒO‹Å6ymÇÏÉÈ

            Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,  pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata yang dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan yang disebut dengan amil zakat.[35]

Di samping perkaitan dengan perintah Al-Qur’an, pengelolaan zakat oleh amil zakat yang mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan yaitu:[36]

  1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
  2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat
  3. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tempat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
  4. Untuk memperlihatkan syi’ah Islam dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang Islami

 

  1. c.       Dari Sisi Tujuan
    1. Pihak menerima zakat ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikan hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati melihat orang kaya yang bakhil.
    2. Kepentingan kehidupan social ialah zakat yang bernilai ekonomis, merealisasikan fungsi harta hanya alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial.

 

  1. Dalam ketentuan pajak ialah  tidak adanya imbalan tertentu, demikian halnya dalam zakat. Seseoarang membayar zakat adalah selaku masyarakat islam.
  2. Pajak pada zaman modern mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek –sapek yang disebutkan tadi dan aspek –aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat[37].

 

 

  1. 9.      Perbedaan zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan pajak yang terpenting yaitu:[38]

  1. Zakat mengandung arti suci, tumbuh, dan berkah.

Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam pandangan agama Allah  pajak adalah utang, pajak tanah, dan sebagainya, yang dibayar sehingga pajak adalah beban yang berat yang dipaksakan walaupun hasil pajak itu juga dimanfaatkan untuk membangun dan kepentingan Negara. Ada dorongan yang membuat orang tidak berkeberatan mengeluarkan zakat itu seperti firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 276

ß,ysôJtƒª!$#(#4qt/Ìh9$#‘Î/öãƒurÏM»s%y‰¢Á9$#3ª!$#urŸw=Åsヨ@ä.A‘$¤ÿx.?LìÏOr&ÇËÐÏÈ

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap        orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

  1. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda bersyukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya.
  1. Zakat ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, yaitu penentuan nishabnya dan penyalurannya.
  2. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanent, terus-menerus berjalan bersama hidup di atas bumi ini.
  3. Wajib pajak berhubungan dengan perintah (penguasa) dan adakalanya orang menghindar dari kewajiban membayar pajak, kecuali orang yang benar-benar sadar sebagai warga Negara.
  4. Pos-pos pengeluaran zakat, sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan kemudian diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya.
  5. Maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spritual dan moral yang lebih tinggi dari maksud dan tujuan pajak.

 

Meskipun pajak dan zakat memiliki titik singgung yang sama, yaitu kewajiban yang mengikat, dan kekuasaan yang menekan, namun di antara keduanya terdapat perbedaan penting, yaitu:[39]

  1. Bahwa zakat itu adalah ibadah, dan pajak adalah kewajiban kepada negara.
  2. Dari aspek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam, sedangkan umatyang beragama lain tidak terkena kewajiban zakat. Sedangkan pajak, wajib bagi setiap warganegara, baik yang beragama Islam maupun lainnya.
  3. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwayang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nishab. Sedangkan pajaknampaknya tidak pandang bulu, semua warga negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak.Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Setiap orang yang membeli suatubarang, secara otomatis sebenarnya dia telah membayar pajak, karena harga yang dibayarnya itusudah termasuk PPN.
  4. Secara tegas, Al-Qur’an menyatakan bahwa zakat hanyadiperuntukkan bagi depatan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob,gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah (QS. At-Taubah: 60). Adapun peruntukan pajak adalah sangattergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membanguninfrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.
  5. dari aspek pemanfaatan. Menurut agama Islam, zakat harus disalurkan secaralangsung kepada yang berhak (yaitu delapan asnaf mustahik), tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama.Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Jadipembayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk segera menggunakannya untuk kepentinganrakyat, tetapi tergantung pada mekanisme yang ada di pemerintahan (pemerintah dan DPR).
  6. Agama Islam sudah mengatur secara rinci tentang tarif zakat, danhal tersebut sudah baku, tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan tarif pajak bisa diubah disesuaikandengan kondisi.
  7. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allahbagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nishabynya [10]. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasaa di suatu tempat.
  8. Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal itu lantaran zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakan kepada orang kafir karena orang kafir tidak akan menjadi suci malainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal di tanah kekuasaan kaum muslimin
  9. Yang dihapus oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang penarikan sepersepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak, karena zakat termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam/pemimpin dan dikembalikan/diberikan kepada orang-orang yang berhak.
  10. Zakat adalah salah satu bentuk syari’at Islam yang cicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal-usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab atau non Arab, dan diantara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui/melewati daerah kekuasannya.[40]
  1. Penetapan nishab dan persentase zakat ditetapkan oleh syariat, maka hukumnya tetap dan tidak berubah. Sedangkan pajak ditetapkan oleh Ulil amri, maka merekalah yang menentukan dan menghapuskan.
  2. Pajak berhubungan antara warga dan negara. Sedangkan zakat adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Seorang muzakki akan membayar zakatnya, meskipun tidak ada yang menagihnya.
  3. Pajak terbatas sasarannya, hanya pada target materi; sedangkan zakat memiliki sasaran Ruhiyah, akhlak, dan insaniyah (kemanusiaan). Zakat adalah ibadah yang sekaligus pungutan

 

Jika diliat dari tiap-tiap aspek, maka perbedaan zakat  dan pajak yakni;

  1. a.      Dari Segi Nama dan Etikanya:

Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkembang. Dalam syari’at islam zakat untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainya. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 276

ß,ysôJtƒª!$#(#4qt/Ìh9$#‘Î/öãƒurÏM»s%y‰¢Á9$#3ª!$#urŸw=Åsヨ@ä.A‘$¤ÿx.?LìÏOr&ÇËÐÏÈ

yang artinya:’’Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah“ Sedangakan pajak diambil dari kata dharaba, yang artinya utang, pajak, tanah atau upeti.Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Seperti yang dikatakan dalam Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat: 61

3ôMt/ΎàÑurÞOÎgøŠn=tæä’©!Éj‹9$#èpuZx6ó¡yJø9$#ur

yang artinya: “ Dan timpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan

 

  1. b.      Mengenai Hakikat dan Tujuannya:

Zakat adalah ibadah yang yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata –mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri.

 

  1. c.       Mengenai Batas Nisab dan Ketentuanya:

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda juga Allah memberikan ketentuan atas kewajibab zakat itu seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, presentase, harga dan ketentuannya, bahkan ditetapkan dan dihapuskan pajak tergantung pada penguasa sesuai dengan kebutuhan.

 

  1. d.      Mengenai Kelestarian dan Kelangsungan:

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus – menerus, adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus – menerus, baik mengenai macam, presentase, dan kadarnya.

 

  1. e.       Mengenai Pengeluaranya:

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Qur’an dan dijelaskan oleh Rosulullah SAWdengan perkataan dan perbuatantya, sasaran itu kemanusiaan dan keislaman, sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum negara, sebagai mana ditetapkan pengaturanta oleh penguasa.

 

  1. f.        Hubungannya dengan Penguasa:

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang yang mengadakan, pemerintah yang memungutnya dan juga membuat ketentuan wajib pajak, adapun zakat adalah hubungan pezakat dengan Tuhannya, Allah lah yang memberinya harta dan mezajibkan membayar zakat.

 

  1. g.      Maksud dan Tujuan :

Zakat mempunyai tujuan spiritual dan moral yang legih tinggi dari pajak. Tujuanya cukup jelas dan tegas dalam firman Allah mengenai keadaan pemilik harta yang berkewajiban mengeluarkan zakat, Firmannya adalah : ’’ Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan dan berdoalah buat mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentuan jiwa bagi mereka. Sedangkan pajak tidak mempunyai tujuan yang luhur, selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (madzhab netro pajak)[41].

 

 

  1. 10.  Pendapat Para Ulama tentang Zakat dan Pajak[42]
  2. a.      Pendapat Syekh Ulaith

Syekh Ulaith dalam fatwanya dari madzhab Maliki menyebutkan bahwa seseoarang yang memiliki ternak yang sudah mencapai nisabnya dan dipungut uang setiap tahunya tetapi tidak atas nama zakat, maka ia tidak boleh berniat zakat dan jika ia berniat zakat maka kewajibannya tidak menjadi gugur sebagaimana telah diftwakan oleh Nasir al- Hatab.

 

  1. b.      Fatwa Sayid Rasyid Ridha

Seseorang yang mempunyai tanah dan telah dipungut uangnya separuh danseperempat oleh orang nasrani  tidaklah termasuk kewajibab zakat, karena sesungguhnya dari hasil bumi itu adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan ashnaf) menurut nash, maka bebaslah pemilik tanah dari kewajibanya. Harta yang dipungut orang nasrani tadi dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan wajib zakat, hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

 

  1. Fatwa Syakh Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan, bahwa zakat bukanlan pajak. Pada prinsipnya pendapat beliau sama dengan ulama – ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasaranya. Zakat kewajibab atas Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (penguasa).

 

  1. d.      Pendapat Syekh Abu Zahrah

Bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan social, padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah social kemasyarakatan.

 

Dari keempat pendapat ulama tersebut dapat dipahami, bahwa zakat harus di keluar sesudah memenuhi persyaratan, Waupun seseorang telah membayar pajak.Sebaiknya pajak boleh dipungut bila diperlukan, Waupun zakat sudah ditunaikan.

 

 

  1. 11.  Zakat sebagai pengurang pajak

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ulama terbagi menjadi tiga pendapat dalam hal ini. Pertama, adalah Dr.Yusuf Qardawi dengan pendapatnya bahwa “zakat adalah kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban terhadap negara”. Kedua, Dr. Hasan Turobi, Sudan dengan pendapatnya bahwa pajak tidak wajib bahkan haram. Ketiga, adalah pendapat yang menyamakan pajak dengan zakat yaitu Masdar F. Masudi yang mengatakan bahwa zakat adalah roh dan pajak adalah badannya.

 

  1. a.      Pendapat Pertama, Zakat tidak sama dengan pajak

Beberapa ulama berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An’am: 141; Al-Ma’un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra’: 26; An-Nisa’: 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka aka nada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain[43]

Jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi beberapa syarat.[44] Dengan memakai paradigma bahwa zakat tidak sama dengan pajak, para ulama kemudian membolehkan umat Islam untuk membayarkan pajak di samping kewajiban untuk membayar zakat.[45]

Ada 3 persoalan yang berkaitan dengan pembayaran zakat dan pajak yang harus di laksanakan kaum muslim:[46]

Pertama, dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak di luar zakat. Kedua , syarat yang harus di perhatikan dalam kewajiban pajak. Ketiga , kritik terhadap tidak adanya ketentuan pajak di luar zakat.

 

1)      Dalil-dalil yang Membolehkan Adanya Kewajiban Pajak di Samping Zakat[47]

Ada 5 alasan yang membolehkan kewajiban pajak di samping pembayaran zakat yang harus di laksanakan kaum muslim, yaitu:

a)      Jaminan/ solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan social oleh karena itu, apabila dana zakat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan social tersebut, maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar zakat seperti pajak.

b)      Sasaran zakat itu terbatas, sedangkan pembiayaan banyak sekali

Zakat harus di gunakan pada sasaran yang di tentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas social .atas dasar itu ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh di pergunakan untuk membangun jembatan , perbaikan jalan dan yang lainnya. Maka untuk membiayai kepentingan umum dibolehkan adanya ketentuan pajak bagi kaum muslim.

c)      Kaidah-kaidah hukum syara’

Dengan menggunakan kaidah yang berlandaskan nash (yaitu Al-Qur’an dan Sunnah), pajak bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diwajibkan pemungutannya untuk merealisasikan kepentingan umat dan negara, apabila sumber penerimaan lain tidak mencukupi.

d)     Jihad atas harta dan tuntutannya yang besar

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berjihad di jalan Allah dengan harta jiwa. Salah bentuk jihad dengan harta yang diperintahkan adalah kewajiban lain di luar zakat.

e)      Kerugian dibalas dengan keuntungan

Dana yang diperoleh dari zakat dipergunakan untuk membiayai segala keperluan negara yang manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat.

 

2)      Syarat-syarat Pajak

Sistem pajak yang di akui dalam sejarah Islam dibenarkan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1.                           i.      Tidak ada sumber pendapatan lain.
  2.                         ii.      Pembagian beban pajak yang adil
  3.                       iii.      Di pergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat.
  4.                       iv.      Persetujuan para ahli dan cendekia[48]

 

3)      Kritik terhadap orang yang enggan  membayar pajak

Keengganan sebagian masyarakat yang tidak mau membayar pajak karena menganggap zakat lebih utama dari yang lain. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

a)      Tidak ada kewajiban di luar zakat

Menurut pendapat kalangan ahli fiqh, bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Zakat hanya satu-satunya kewajiban atas harta dan tidak boleh menentukan kewajiban lain selain zakat.

b)      Menghormati hak pribadi

Islam menghormati milik pribadi dan menjadikan tiap orang lebih berhak atas hartanya sendiri dan mengharamkan harta orang lain. Alasan ini kurang dapat di terima karena penghormatan Islam terhadap milik pribadi tidak memutuskan hubungan haknya terhadap harta orang-orang miskin dan orang lemah dan mempunyai hak atas harta tersebut .

 

  1. b.      Pendapat Kedua, Membayar Pajak Tanpa Zakat[49]

Menurut Masdar Farid Ma’udi, proses kemanunggalan roh zakat kedalam badan pajak sudah barang tentu harus terjadi, pertama kali dari komitmen pribadi-pribadi mukmin sebagai pembayar pajak. Yakni apabila selama ini pajak hanya ditunaikan semata-mata hanya untuk memenuhi keharusan (keterpaksaan)sekular kepada negara, maka kini dengan komitmen itu, pajak diniati sebagai ibadah memenuhi perintah Allah untuk menolong sesama dan menegakkan keadilan semesta. Dalam bahasa syari’atnya, komitmen itu terjadi dengan cara meniatkan zakat ke dalam pembayaran pajak (dengan mekanisme niat dalama hati masing-masing pembayar pajak yang beriman), sama sekali tidak memerlukan ijin undang-undang atau perintah formal apapun juga. Akan tetapi dari sesuatu yang bersifat personal dan sederhana.[50]

Dengan masuknya spirit zakat ke dalam pajak, maka menurutnya : (a) Rakyat wajib pajak beriman akan menunaikan pembayaran pajaknya bukan lagi semata-mata sebagai keharusan sekular yang tak bermakna, melainkan sebagai tuntutan iman, sebagai ibadah karena Allah bagi tegaknya keadilan dan kemaslahatan semesta. (b) Rakyat pembayar pajak akan terpangggil oleh imannya untuk secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, selalu kritis (ber-amar ma’ruf nahi munkar) terhadap negara dalam hal pengelolaan pajak serta kekuasaan yang ditimbulkannya, apakah benar-benar mensejahterakan rakyat, terutama yang lemah, atau justru untuk menyengsarakannya. (c) Rakyat pembayar pajak dengan spiritualitas (niat) zakat akan segera merubah persepsinya terhadap negara, dari kebiasaan memandang negara sebagai dewa perkasa yang bersemayam di ubun-ubunnya menjadi hanya sebagai administratur (‘amil) yang harus selalu melayani kepentingan segenap rakyat, sekali lagi dengan prioritas utama yakni fuqara’ dan masakin-nya.[51]

Gagasan seperti ini pada dasarnya merupakan intisari dari ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa berbagai pamahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, asal jangan sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang dihalakan :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَ لاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا{رواه الترمذى}[52]

Artinya : “Diceritakan kepada kami oleh Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; kaum muslimin itu bertransaski dengan syaratnya, kecuali satu syarat yang tidak boleh dilakukan, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. al-Turmudzi)

Dalam konteks pajak sebagai zakat, negara harus melayani rakyat. Pengertian rakyat di sini adalah asnaf delapan tersebut. Rakyat di sini beda dengan pengertian rakyat dalam UUD 1945 pasal 33; bumi, laut, air dan kekayaan di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ternyata yang menikmati adalah para pajabat yang korup.Rakyat yang dimaksud di sini harus dimulai dari yang paling kecil yang dalam konteks zakat adalah fakir miskin.Tapi intinya segala hal yang dibayarkan melalui pajak harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat.Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai tentara, maka tentara tersebut harus yang manusiawi kepada rakyatnya, bukannya malah menembaki rakyat.Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai birokrasi, maka birokrasi tersebut harus maksimal melayani masyarakat bukannya malah menyunat uang rakyat.Ia harus melayani tanpa pandang bulu, dan lain-lain.[53]

Menurut Abu Hanifah, tanah yang terkena pajak tidak terkena zakat, sekalipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dibeli oleh orang Muslim. Alas an-alasan yang dikemukakan oleh abu Hanifah adalah sebagai berikut;[54]

  1. Hadis Ibnu Mas’ud bahwa nabi bersabda,

لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم (الحديث)

  1. Menurut riwayat, Darqan setelah masuk Islam, Khalifah Umar memerintahkan agar tanah Darqan kepada diserahkan kepadanya dan dipungut pajaknya. Ini jelas bahwa Umar memerintahkan untuk memungut pajaknya saja bukan zakatnya.
  2. Para penguasa (umara) dan ulama tidak menyuruh untuk memungut zakat dan pajak bersama-sama pada tanah yang semula kena pajak.
  3. Yang menyebabkan adanya pajak dan zakat itu adalah sama (satu), ialah tanahnya subur dan dapat menghasilkan. Sebab apabila tidak menghasilkan apa-apa, tidak terkena pajak atau zakat. Dan apabila penyebabnya sama dan tanahnya juga sama, maka tidaklah terkena dua beban, yakni pajak dan zakat, seperti halnya seseorang yang memiliki sejumlah ternak yang telah mencapai nisabnya lalu diperdagangkan maka ia tidak terkena dua macam zakat, ialah zakat ternak dan perdagangan. [55]

Menurut Masjfuk Zuhdi, tidak perlunya idak perlunya tidak perlunya membayar zakat jika sudah membayar pajak didasarkan pada dalil istishab dan kaidah hokum yang berbunyi الأصل بقاء ما كان على ما كان[56]

 

  1. c.       Pendapat ketiga, Pajak Tidak Boleh Dibebankan Sama Sekali Kepada Kaum Muslimin

            Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan ebbaslah kewajibannya.Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.[57] Karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. ”( HR Ibnu Majah, no 1779, meskipun di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah ( Maimun ), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dha’if hadist, dan menurut Imam Bukhari : dia tidak cerdas )

Apalagi banyak dalil yang mengecam para pengambil pajak yang zhalim dan semena-mena, diantaranya adalah :

Pertama : Hadist Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni.” ( HR Muslim, no: 3208 )

Kedua : Hadist Uqbah bin ‘Amir, berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“ Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim).” ( HR Abu Daud, no : 2548, hadist ini dishahihkan oleh Imam al Hakim ) .

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara zhalim dan semena-mena, sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazm di dalam Maratib al Ijma’, Imam Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al Haitami di dalam az- Zawajir ‘an Iqtirafi al Kabair, Syaikh Sidiq Hasan Khan di dalam ar-Raudah an-Nadiyah, Syaikh Syamsul al Haq Abadi di dalam Aun al-Ma’bud dan lain-lainnya[58]

 

C.  Skematika

 

Zakat

Pajak

Mengeluarkan sebagian harta setelah haul dan nishob

Mengeluarkan sebagian harta setelah haul dan nishob

Muslim membayar pajak dan zakat

Hanya membayar zakat, bukan pajak

Tidak boleh membayar pajak

Membayar zakat dan pajak

Membayar zakat sebagai pengurang pajak

Membayar zakat dan pajak secara individual


 

Kesimpulan

Jadi penjabaran diatas, apat pemakalah simpulkan bahwasanya antara hokum pembayaran pajak dan pembayaran zakat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Setelah adanya beberapa pendapat dari para ahli fuqoha’ terkait dengan pembayaran zakat ataupun pajak, bahwasanya pajak dan zakat hanya berbanding tipis. Jika pajak dilakukan oleh seorang individu perkepala untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara, taua bisa juga dikatakan sebagai upeti sebagai kas wajib Negara. Sedangkan zakat itu dikeluarkan hanya bagi orang Islam dan diberikan kepada hanya orang Islam juga. Sebab, zakat adalah kewajiban sebagai orang muslim. Sedangkan pajak, tidak hanya terbatas pada umat muslim saja, tapi melihat kebijakan Negara mengatur pajak dalam undang-undang yang telah ditentukan. Melihat beberapa perbedaan diatas, akhirnya muncul beberapa problem dalam pengeluaran zakat dan pajak. Dimana memang hal itu menjadikan iri beberapa golongan, entah itu dari golongan muslim sendiri, atau pun non muslim yang menjadi warga Negara Indonesia. problem tersebut membuat beberapa fuqoha’ memberikan beberapa keputusan. dari semua pendapat tersebut, pada intinya mereka hanya ingin meringankan beban orang muslim. Karena memang ketika orang muslim diwajibkan membayar zakat yang memang menjadi kewajiban, mereka juga diwajibkan membayar pajak, karena mereka merupakan warga Negara Indonesia. sedangkan warga non muslim, karena mereka tidak ada kewajiban membayar zakat, maka mereka hanya diwajibkan membayar pajak. Namun peraturan tetaplah peraturan. Semua yang telah diatur dalam undang-undang haruslah dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Begitupun zakat, yang memang telah diatur oleh Allah dalam Al-Qur’an, maka juga harus ditaati oleh seluruh pemeluk agama Islam. Bukankah Allah sudah memberikan keringanan (rukhsah) kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka mereka tidak diwajibkan membayar zakat, selama mereka tidak melanggar syari’at agama Islam yang membuat mereka harus mengeluarkan zakat. Sehingga hal itu tidak harus menjadi problematika yang besar mengingat pada saat ini semakin banyaknya  musuh Islam yang berusaha mengadu domba umat Islam agar terpecah belah dan saling menyalahkan. Maka sebagai warga Negara Indonesia yang baik, dan sebagai muslim yang taat, wajiblah bagi kita untuk mentaati dan menjalani semua sesuai pada proporsinya. Dengan begitu akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan warga Negara Indonesia yang tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban, serta tetap menjaga kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama.

 

 

 

Daftar Puataka

 

Abdul Qadir Zalum, 1988, al-Amwal fi daulah al-Khilafah, Dar al-ilmi lilmalayin, Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, 2002, Sistem Keuangan di Negara Khilafah. Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah

Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih al-BukhariJuz 1,

Semarang: Usaha Keluarga

Ali Yafie, 1994, Menggagas Fiqh Sosial Bandung:

Allan G Jhonson, 1986, Human Arrangements, New York: HB

Amrullah Ahmad, 1999, Strategi Dakwah di Tengah Era reformasi menuju Indonesia Baru dalam memasuki Abad 21, Bandung: SMF Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati

Boediono, Ekonomi Makro, 2001, Yogyakarta: 9BPFE

Didin Hafidhuddin, 2002Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani

Didin Hafidhuddin, 2002, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press

Forum Zakat, Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan di Dunia, dalam “Majalah” INFOZ+, Edisi 9, Th V November-Desember 2010, h. 5

Gazi Inayah, 1995, al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, (Dirasah Muqaranah,) Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, 2005, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta: Tiara Wacana

Gusfahmi, 2007, Pajak Menurut Syari’ah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Gusfahmi, 2007, Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Press, Lihat Al-Amwal oleh Abu Ubaid Al-Qasim

Gusfahmi, 2007, Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Press,

H. Zainal Abidin Ahmad, 1979, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Bulan Bintang

Hamidi, 2007, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, Malang: UMM Press

Hari Hikmat, 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung:Humaniora Pratama

Press, http://syiar.republika.co.id/36836/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_Telah_Terbit, diakses 9 Nopember 2009

http://www.pkpu.or.id/, diakses 9 Nopember 2009

Imam al-Turmudzi, Sunan al-Tmudzi Kitab al-Ahkam Nomor Hadits 1272, CD. Al-Bayan

Imam Muslim, 2000, Shahih Muslim, Riyad: Dar al-Salam

Jeffery Edmund Curry, 2001, Memahami Ekonomi Internasional, Jakarta: PPM,

Kesit Bambang Prakosa, 2005,  Hukum Pajak.Yogyakarta: EKONISIA

M. Ali Hasan, 2006, Zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, Jakarta, Kencana

Mahjuddin, 2008, Masailul Fiqhiyah, Jakarta: Kalam Media

Masdar F, Masudi, Agama KeadilanRisalah Zakat (Pajakdalam Islam, Jakarta: Penerbit P3M

Masdar Farid Mas’udi, 2002, Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, Jakarta: P3M

Masjfuk Zuhdi, 1991¸ Masail Fiqhiyah, Jakarta: Haji  Masagung

Masjfuk Zuhdi, 1987, pengantar hokum syariah, Jakarta: Haji mas Agung,

Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asqari, 1985, Zubdat al-Tafsir Juz 1, Kuwait: Wuzarah Al-Auqag wa Synun Al-Islamiyah

Nuruddin Mhd. Ali, 2006, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada

Nuruddin Mhd. Ali, 2006 , zakat sebagai intrumen dalam kebijakkan fiscal, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Belum Maksimal?, Tabloid Jum’at Sarana Informasi dan Komunikasi Jama’ah, (Lampung), 5 Oktober 2007, h. 4

Rahmatul Ummah, “Perda Zakat Penting dan Kepentingan”, Lampung Post, (Lampung),  28 September 2007,

Rasihan Anwar, Majelis Ta’lim dan Pembinaan Umat, (Jakarta: Puslitbang Kultur Keagamaan Departemen Agama RI, 2002)

Redaksi PT. Ichtiar Baru-van Hoeve. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, RI pen.2 PT.Intermasa, Jakarta 1989

Sayid Sabiq, fiqh sunnah vol I, Lebanon Darul Fikr, 1982

Simon James and Christopher Nobes, The Economics of Taxation. (Edinburgh: Pearson Educatioan Limited, ed. 7, 2003),

Soemarso, 2007,  Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat,

Umer Chapra, Islam and The Economic challenge. (Herndon: IIIT, 1995)Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: GIP, 2000

UU No 28 Tahun 2007, pasal 1

UU Pajak No. 17 Th. 2000, Pasal 9 huruf g

Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adilatuhu

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007, Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat

Yahya Abdurrahman, http://Hayatulislam.net, diakses 9 Nopember 2009

Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Zakat (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 42

Yusuf Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, (Beirut: Muasssasah al-Risalah, 1973), hal. 998.

Yusuf Qardhawi, 1987, Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera Nusa, Lihat Fiqh az-Zakah, (Beirut: Muasssasah al-Risalah, 1973.

Zakat Bisa Menyejahtrakan Masyarakat, , Lampung Post, (Lampung),  28 September 2007, h. 20


[1]Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, (Malang: UMM Press, 2007), hal 12

[2]Dalam konteks ini zakat dapat dilihat sebagai salah satu kewajiban Umat Islam yang termuat dalam Rukun Islam yang ketiga.Selain itu dalam Al Quran terdapat banyak ayat yang berisi perintah menunaikan zakat dan ada 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan.Bahkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW.menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.

[3] H. Zainal Abidin Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal 88.

[4] Masdar F. Mas’udi dalam bukunya yang berjudul Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah sama. Zakat sebagai ruhnya, pajak sebagai badannya; Zakat sebagai komitmen spiritual moral; Pajak sebagai wujud kelembagaan yang hendak menjadi agung pengejawantahannya. Proses kemanunggalan atau perasukan roh zakat kedalam badan pajak ini pertama kali harus diawali dengan komitmen pribadi mukmin sebagai pembayar zakat. Komitmen ini terjadi dengan cara meniatkan zakat dalam membayar pajaknya. Lihat Masdar F, Masudi, Agama KeadilanRisalah Zakat (Pajakdalam Islam, (Jakarta: Penerbit P3M, 2004), hal 35

[5] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Nusa, 1987), hlm. 34. Lihat Fiqh az-Zakah, (Beirut: Muasssasah al-Risalah, 1973.

الزكاة لغة: مصدر “زكا الشيء” إذا نمى وزاد، وزكا فلان إذا صلح، فالزكاة هي: البركة والنماء والطهارة والصلاح

lihat mu’jamul wasith, juz I hal 398

[6] Yusuf Qardhawi, op.cit, hal 34

أن أصل مادة “زكا ” الزيادة والنماء. يقال زكا الزرع يزكو زكاء. وكل شيء ازداد فقد زكا. ولما كان الزرع لا ينمو إذا خلص من الدغل كانت لفظة ” الزكاة ” تدل على الطهارة أيضًا

[7] Yusuf Qardhawi, op.cit, hal 34

. والزكاة في الشرع: تطلق على الحصة المُقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين. كما تطلق على لحصة

[8] Wahbah Zuhaili, 83

وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصاباً، لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن وحرث. وعرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، عينه الشارع لوجه الله تعالىوعرفها الشافعية بأنها اسم لما يخرج عن مال و بدن على وجه مخصوص.
وتعريفها عند الحنابلة هو أنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

[9] Yusuf Qardhawi, op.cit, hal 34

ونقل النووي عن صاحب الخاوي قال: ” اعلم أن الزكاة لفظة عربية معروف قبل ورود الشرع، مستعملة في أشعارهم، وذلك أكثر من أن يستدل له.

[10] Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2006), hal 6

[11]M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm.81

[12]Gazi Inayah, al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, (Dirasah Muqaranah, 1995) Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal:3).

[13] Gusfahmi, 2007, Pajak Menurut Syari’ah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.27

[14]Gazi Inayah, al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal. 24.

[15]Gusfahmi, op.cit., hal. 27-30.

[16]Yusuf Qardawi, op.cit, hlm.999

الضريبة كما عرَّفها علماء المالية: فريضة إلزامية. يلتزم الممول بأدائها إلي الدولة، تبعًا لمقدرته علي الدفع، بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة، وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقات العامة من ناحية، وتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسة وغيرها من الأغراض التي تنشد الدولة تحقيقها من ناحية أخرى

[17]Simon James and Christopher Nobes, The Economics of Taxation. (Edinburgh: Pearson Educatioan Limited, ed. 7, 2003), hal. 10

[18]Kesit Bambang Prakosa, Hukum Pajak.(Yogyakarta: EKONISIA, 2005, hal. 2.

[19]Sebagaimana dikuti oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak. (Jakarta: Salemba Empat, edisi 3,  2007), hal. 5. Lihat juga Soemarso, Perpajakan Pendekatan Komprehensif. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 2-3.

[20]UU No 28 Tahun 2007, pasal 1

[21]Gazi Inayah, al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal. 24

[22]Abdul Qadir Zalum, al-Amwal fi daulah al-Khilafah, (Dar al-ilmi lilmalayin, 1988), Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, Sistem Keuangan di Negara Khilafah. (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), hal. 138

[23](Bohari, 2002: 23).

[24] Yusuf Qardawi, Op.Cit. hal 1008-1009

فذهب فلاسفة القرن الثامن عشر إلى أن الضريبة تقوم على أساس علاقة تعاقدية بين الدولة والفرد،

وقد ذهب أنصار النظرية التعاقدية في تكييف طبيعة العقد المبرم بين الدولة ودافع الضريبة مذاهب شتى:
فقال ميرابو: إن الضريبة ثمن عاجل يشتري به الفرد حماية الجماعة، ومعنى هذا: أن المبرم عقد بيع.
وقال آدم سميث: إن هذا العقد هو عقد إيجار أعمال، فالدولة تقوم بأداء خدمات للمواطنين، ويقوم المواطنون بدفع الضريبة لها كأجر لهذه الأعمال.وقال مونتسكيو وهوبز: إن العقد تأمين، فالضريبة هي قسط التأمين الذي يدفعه الممول من ماله للتأمين على الجزء الباقي.

[25] Yusuf Qardawi, Op.Cit. hal 1008-1009

وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تؤدي وظيفتها بقصد إشباع الحاجات الجماعية، ولا تضع نصب عينيها تحقيق مصالح الأفراد الخاصة، بقدر تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة، والمحافظة على التضامن القومي بين الأجيال الحاضرة والمستقبلة – ولما كان أداء هذه الوظائف يستلزم الإنفاق كان للدولة الحق في أن تلزم المستظلين بسمائها -بما لها من حق السيادة- أن يتضافروا جميعًا في النهوض بعبء هذا الإنفاق، وتقوم بتوزيع هذا العبء عليهم، بحسب درجة يسار كل منهم،

[26]Yusuf Qardhawi, Op.cit, hal 1010

النظرية العامة للتكليف:أُولاها: النظرية العامة للتكليف، وتقوم هذه النظرية على أن من حق الخالق المنعم أن يكلف عباده ما يشاء من واجبات بدنية ومالية، أداءً لحقه، وشكرًا لنعمته، وليبلوهم أيهم أحسن عملاً، ليختبر ما في صدورهم، وليمحص ما في قلوبهم، وليعلم من يتبع رسله ممن ينقلب على عقبيه، فيميز الله الخبيث من الطيب، والمسيء من المحسن،

[27]Yusuf Qardhawi, Op.cit, hal 1011

وأساس هذه النظرية: أن المال مال الله تعالى، والإنسان مستخلف فيه، فالله سبحانه هو المالك الحق لكل ما في الكون، أرضه وسمائه

[28] Yusuf Qardhawi, 1011

أن المال رزق يسوقه الله للإنسان فضلاً منه ونعمة، ومهما يذكر الإنسان علمه وجهده فليذكر عمل القدرة الإلهية في الإيجاد والإمداد بعد هذا أن ينفق الإنسان عبد الله بعض ما رزقه الله في سبيل الله، وإعلاء كلمة الله، وعلى إخوانه عباد الله، قيامًا للواهب المنعم بحق الشكر على نعمائه،

[29]Yusuf Qardhawi, 1020

نخلص من هذا كله إلى أن للجماعة حقًا أكيدًا في مال الفرد، حقًا لا يسلبه ملكيته المشروعة له، بل يجعل جزءًا معينًا لمصالحها العامة، وأكثر منه عند اقتضاء الحاجة، واستدعاء المصلحة.

[30]larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

[31] Yusuf Qardhawi, 1024

هذا هو المجتمع المسلم: بنيان مرصوص يشد بعضه بعضًا، وأسرة واحدة يكفل كل أخ فيها أخاه، بل جسد واحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله

[32][32] Redaksi PT. Ichtiar Baru-van Hoeve. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, RI pen.2 PT.Intermasa, Jakarta 1989, hal, 1277

[33] Muhammad Rasyid Ridho, op.cit.juz 10, hal 292

[34] Yusuf Qardhawi,  Op.cit, hlm.999-1000

[35] Yusuf Qardhawi,  Op.cit, hlm.999-1000

[36] Nuruddin Mhd. Ali, zakat sebagai intrumen dalam kebijakkan fiscal, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,   2006: hal 29-32

[37] Yusuf Qardhawi,  Op.cit, hlm.999-1000

[38] M Ali Hasan, Op Cit: hal 83-84

[39].  Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Media, 2008), hal 183-189

[40]Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 169-181.[Lihat Al-Amwal oleh Abu Ubaid Al-Qasim]

 

[41] Yusuf Qardhawi, Op.cit, hlm.1000-1005

[42] Ali Hasan, Op.cit, hlm.88-89

[43]Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 169-181.

[44]jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah imam al juwaini di ghiyats al umam hlm : 267, imam ghazali di dalam al-mustasyfa : 1/303, imam syatibi di dalam al i’tishom : 2/ 619.(Lihat Al-Fatawa Al-Kubra, Syaikh Mahmud Syaltut hal.116-118 cetakan Al-Azhar).

[45] Nuruddin Mhd. Ali, Op.Cit, hal 42

[46]Ibid., hal 42-54

[47]Ibid., hal 42-54

[48]Abhats Fiqhiyyah Fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu’ashirah II/621-623)

[49]Ibid., hal 54-56

[50] Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, (Jakarta: P3M, 2002), h. 78

[51]Masdar Farid Mas’udi, op.cit., h. 101-102

[52]Imam al-Turmudzi, Sunan al-Tmudzi Kitab al-Ahkam Nomor Hadits 1272, CD. Al-Bayan

[53]Yusuf Qardawi menolak pendapat ini dengan mengemukakan beberapa alas an, yaitu :

1)    Harus dalam jumlah tertentu yang di tetapkan oleh syariat, yaitu 1/10, 1/20 sampai 1/40. tariff pajak tidak tetap, kadang- kadang lebih besar dari tariff zakat, kadang-kadang lebih kecil. Selain itu, kadang harta yang memenuhi syarat wajib zakat tidak dikenai zakat karena tidak memenuhi syarat wajib pajak, kadang pajak dipungut dari harta yang tidak menjadi objek zakat karena tidak memenuhi syarat wajib zakat.

2)    Harus menggunakan niat tertentu, yaitu berniat mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintahnya dengan membayar zakat yang di perintahkan pada hamba-Nya. Kadang niat pajak bertentangan dengan niat zakat, karena niat ibadat dalam pajak tidak murni, sedangkan zakat adalah ibadah  yang disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya.

3)    Harus di berikan kepada sasaran tertentu, yaitu 8 asnaf, baik secara langsung maupun melalui perantaraan amil zakat yang mewakili pemerintah.

[54] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Haji  Masagung, 1991), hal 245

[55] Sayid Sabiq, fiqh sunnah vol I, Lebanon Darul Fikr, 1982, hal 303

[56] Masjfuk Zuhdi,  Pengantar Hukum Syariah, Jakarta: Haji mas Agung, 1987, hal 21-22

[57]Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,”Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah”. (HR Bukhari dan Muslim).

[58]Lihat Al-Fatawa As-Syar’iyah Fi Al-Qodhoya Al-Ashriyyah halaman.93)

Berikan comment anda untuk apresiasi dan perbaikan tulisan ini..

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s